Search for:
Email Address

email@example.com

Customer Support

70 975 975 70

Office Address

California Floor, USA 1208

Our Services

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available but the majority have suffered alteration in some form by injected humour.

Explore

Explore
Customer Assistance

There are many variations of dummy that passages of Lorem Ipsum available but an the majority have suffered that is dummy alteration in some.

Read More
Explore

Explore
Innovative Ideas

There are many variations of dummy that passages of Lorem Ipsum available but an the majority have suffered that is dummy alteration in some.

Read More
Explore

Explore
Global Presence

There are many variations of dummy that passages of Lorem Ipsum available but an the majority have suffered that is dummy alteration in some.

Read More
image
image
image
image
image
image

Our Features

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available but the majority have suffered alteration in some form by injected humour.

Business Growth

There are many variations passages of Lorem Ipsum available but the abo majority have suffered.

Sustainability

There are many variations passages of Lorem Ipsum available but the abo majority have suffered.

Performance

There are many variations passages of Lorem Ipsum available but the abo majority have suffered.

Organization

There are many variations passages of Lorem Ipsum available but the abo majority have suffered.

Saving Strategy

There are many variations passages of Lorem Ipsum available but the abo majority have suffered.

Retirement Planning

There are many variations passages of Lorem Ipsum available but the abo majority have suffered.

image

Become a Part of Community !

Get in touch with us and send some basic info for a quick quote

Perspektif Pertalindo Terhadap Omnibus Law di Sektor Amdal

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Menyikapi wacana perubahan-perubahan peraturan hukum atau Omnibus Law di sektor Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), DPP perkumpulan tenaga ahli lingkungan hidup Indonesia (Pertalindo) wilayah Sulawesi Tenggara mulai mengkaji melalui diskusi bertema Menyikapi Arah Kebijakan Amdal Dalam Perspektif Omnibus Law di Aula Kantor Pusat UMKM di Kota Kendari, Kamis (6/2/2020).

Terdapat beberapa poin penting dalam rancangan Omnibus Law yang dirampingkan melalui pasal-pasal, di antaranya izin lingkungan, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, dan pengelolaan UMKM. Pertalindo menyikapi itu bukan persoalan, justru lebih sederhana.

Pengurus Pusat DPP Pertalindo, Christian Pasaribu, mengatakan terkait rancangan Omnibus Law ini sebenarnya bagi Pertalindo bukan perubahan, justru perampingan atau penyederhanaan Amdal.

“Jangan sampai selama ini amdal menjadi momok, ke depannya dengan omnibus law ini malah menjadi lebih ramping dan sederhana, dengan tujuan percepatan investasi dan perluasan cipta lapangan kerja,” jelas Christian.

Menyangkut izin lingkungan, katanya, bukan dihapus, tetapi pada prinsipnya esensi dari izin lingkungan itu tidak dihapus, hanya saja lebih kepada SK Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL). Panduanya tetap, rekomendasi kelayakan lingkungan itulah yang menjadi dasar atau panduan untuk menjadi kelayakan lingkungan hidup ke depannya.

Hanya saja dalam penyusunan amdal ini, Lanjut Christian, yang harus diperkuat dan menjadi keinginan pengurus Pertalindo seluruh Indonesia yang selama ini diperjuangkan adalah penyetaraan antara penyusun Amdal dan komisi penilai amdal (KPA). Sehingga apa yang disusun bisa bernilai setara. Sementara yang terjadi selama ini KPA “sewenang-wenang” dalam menjalankan fungsinya untuk mencari-cari kesalahan dalam dokumen.

“Padahal harapan kita dalam sidang pembahasan Amdal itu KPA bisa memberikan masukkan untuk kesempurnaan dokumen untuk implementasi lingkungan hidup tetap dijalankan, bukan sewenang-wenang dalam artian tanda kutip,” ucapnya.

Jadi yang perlu dihilangkan, kata dia, sebenarnya bukan KPA-nya, tetapi harus ada lembaganya. Artinya, lembaga yang bersertifikat, itulah nantinya yang diturunkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk siapa yang akan ditunjuk.

“Saya pikir hal itu baik sekali, ini juga menjadi kerinduan kami dari penyusun Amdal. Intinya supaya penyusun dan penilai itu ada kesetaraan,” ucapnya.

Ketua DPP Pertalindo Sultra, Laode Ngkoemani juga mengemukakan hal senada bahwa prinsipnya dari draf rancangan Omnibus Law ini seakan-akan ada momok di dalamnya, tetapi setelah dikaji dan dipelajari ternyata ada penyederhanaan dalam artian bukan menghilang instrumen lingkungan. Sebab, yang terjadi selama ini dalam penyusunan amdal itu terlalu tinggi aspek biaya, waktu yang lama, dan proses yang panjang. 

“Jika dibandingkan dengan rancangan baru ini, soal investasi diinginkan lebih cepat, kepastian, dan termasuk efisien serta efektif dari aspek ekonomi. Jadi dari hasil kajian diskusi ini kami menilai hal ini sangat baik,” ujar Laode Ngkoemani.

Apalagi di satu sisi, Pertalindo yang di dalamya merupakan orang-orang kompeten penyusun Amdal, memang selama ini mengalami hal yang tidak Equel dalam artian tidak kompetensi sebagai syarat administrasi.

Artinya, penyusun amdal itu wajib mengikuti pelatihan, wajib tes kompetensi yang diuji dan dinilai oleh para ahli dengan standar kualifikasi yang tinggi sehingga lulus dengan nilai yang baik.

Menurut Laode Ngkoemani, harus ada lembaga kompetensi penilaian yang bersertifikat, misalnya pernah mengikuti dasar-dasar Amdal, seperti apa amdal yang baik itu karena Amdal itu berbeda dengan kajian ilmiah yang detail.

“Amdal itu bagaimana ‘mengawinkan’ kajian-kajian aspek ilmiah dengan aspek-aspek legal dengan pendekatan ke masyarakat, bagaimana itu lingkungan bisa berkelanjutan. Meskipun tidak ada pembangunan yang tidak merusak, tetapi bagaimana minimal tidak kerusakan itu diminimalisir sedikit mungkin agar nilai-nilai positif yang dikedepankan,” jelas dosen ilmu kebumian itu.

Dalam Amdal harus meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Ujungnya adalah rencana pengelolaan dan rencana pemantaun lingkungan menjadi poin pentingnya.

“Sejauh ini kalau kita liat drafting-nya (penusunannya) dari omnibus law ini sangat baik, artinya kita sepakat dan tetap mengawal-selama itu berpihak pada penyelamatan lingkungan, tapi sejauh ini di draft-nya masih baik dan akan tetap terus kita kawal,” tambahnya.

Diharapkan DPRD mendukung hal tersebut, termasuk peraturan-peraturan turunannya, baik dalam bentuk peraturan daerah sehingga hal itu perlu konsisten karena dalam Perda itu keseragamannya berbeda-beda.

“Syukur dalam draft omnibus law ini ada penekanan segala aturan teknis akan diatur oleh menteri, sehingga improvisasi di daerah tidak akan terjadi. Mudah-mudahan dengan omnibus law ini bisa mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kita sebagai praktisi lingkungan dengan tetap memperhatikan lingkungan agar tetap berkelanjutan karena itu yamg menjadi sisakan harapan buat anak cucu kita,” sambung Laode Ngkoemani.

Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido

Gerakan Penghijauan, Siswa Dicanangkan Jadi Penyelamat Bumi

Kendari-

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dirangkaikan dengan kegiatan launching gerakan One Student One Tree (satu pohon satu siswa), pada Kamis (25/4/2019).

Acara yang dilaksanakan di Kantor Dikbud Sultra itu dihadiri oleh puluhan siswa dari berbagai sekolah di Sultra. Dikbud menggandeng Dinas Kehutanan Sultra serta Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah Indonesia (Pusdaya) untuk turut mensukseskan gerakan penghijauan tersebut.

Ketua Pembina Pusdaya Indonesia, La Ode Ngkoimani mengatakan ide gerakan itu berdasar pada generasi muda yang merupakan masa depan Indonesia. Gerakan itu juga merupakan pendidikan karakter, salah satu karakter yang ingin ditunjukkan adalah karakter menyelamatkan bumi.

“Melalui ini, kita didik generasi kita cara menyelamatkan bumi dengan menanam pohon. Walau hasilnya tidak mereka rasakan sekarang, tapi nanti anak, cucu, hingga cicit mereka bisa memperoleh hasilnya. Mereka akan jadi pahlawan penyelamat bumi,” kata Ngkoimani, ditemui di Aula Dikbud Sultra, Kamis (25/4/2019).

Lokasi yang akan menjadi titik penanaman adalah di daerah-daerah terbuka yang tandus, termasuk daerah yang ditinggalkan tambang. Penanaman secara serentak di seluruh Sultra, akan dilakukan pada 28 Oktober 2019, bertepatan dengan hari sumpah pemuda.

Sementara itu, Kepala Dikbud Sultra Asrun Lio menjelaskan gerakan tersebut merupakan sahutan dari keluhan masyarakat berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Sultra, terkhusus di daerah bekas pertambangan yang membutuhkan reklamasi.

“Jadi keluhan ini kita bawa ke dunia pendidikan. Kita jadikan siswa kita peduli lingkungan dengan gemar menanam,” kata Asrun.

Gerakan penghijauan One Student One Tree berlaku untuk siswa SMA/SMK/SLB. Siswa SMA/SMK di Sultra berjumlah sekitar 127 ribuan. Para siswa nantinya akan menanam pohon di daerah mereka masing-masing.

Terkait jenis pohon, Perwakilan Dinas Kehutanan Sultra, Muh Aziz mengatakan ada beragam disesuaikan dengan lokasi penanaman. Pihak kehutanan akan menyediakan bibit baik itu pohon berkayu, maupun buah sehingga hasilnya nanti bisa dipanen.

Sumber: Penasultra.com

Ide Pemberantasan Korupsi dari Berbagai Aspek

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pusat Pengembangan Sumberdaya Wilayah (Pusdaya) Indonesia menggelar diskusi publik mengkaji ide-ide pemberantasan korupsi dari berbagai aspek. Kegiatan di Kota Kendari pada Rabu (19/12/2018) ini, melibatkan sejumlah peserta dari berbagai latar belakang.

SekjenTransparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, menuturkan untuk mencegah korupsi perlu dipahami beberapa potensi terjadinya hal tersebut. Mulai dari pembuatan regulasi untuk kebijakan publik, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan perdagangan berkaitan dengan impor.

“Menurut kami hal-hal ini merupakan potensi timbulnya korupsi yang nilainya relatif besar,” ujar Dadang.

Elisabet Koesrini dari Indonesian Budgeting Center lebih menekankan pada transparansi anggaran mulai dari perencanaan hingga pengelolaan untuk mencegah kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif.

“Dengan transparansi anggaran, masyarakat bisa mengontrol kebijakan yang diambil oleh pimpinan daerah,” ucap Elisabet.

Ahmad Rustam selaku akademisi juga menilai potensi korupsi dimulai dari proses pencalonan kepala daerah hingga terpilih, utamanya kata dia, para incumbent. Pasalnya mereka masih memiliki akses terhadap APBD dan menggerakkan birokrasi sebagai mesin politik, bahkan menggunakan fasilitas negara.

image