Perspektif Pertalindo Terhadap Omnibus Law di Sektor Amdal

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Menyikapi wacana perubahan-perubahan peraturan hukum atau Omnibus Law di sektor Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), DPP perkumpulan tenaga ahli lingkungan hidup Indonesia (Pertalindo) wilayah Sulawesi Tenggara mulai mengkaji melalui diskusi bertema Menyikapi Arah Kebijakan Amdal Dalam Perspektif Omnibus Law di Aula Kantor Pusat UMKM di Kota Kendari, Kamis (6/2/2020).

Terdapat beberapa poin penting dalam rancangan Omnibus Law yang dirampingkan melalui pasal-pasal, di antaranya izin lingkungan, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, dan pengelolaan UMKM. Pertalindo menyikapi itu bukan persoalan, justru lebih sederhana.

Pengurus Pusat DPP Pertalindo, Christian Pasaribu, mengatakan terkait rancangan Omnibus Law ini sebenarnya bagi Pertalindo bukan perubahan, justru perampingan atau penyederhanaan Amdal.

“Jangan sampai selama ini amdal menjadi momok, ke depannya dengan omnibus law ini malah menjadi lebih ramping dan sederhana, dengan tujuan percepatan investasi dan perluasan cipta lapangan kerja,” jelas Christian.

Menyangkut izin lingkungan, katanya, bukan dihapus, tetapi pada prinsipnya esensi dari izin lingkungan itu tidak dihapus, hanya saja lebih kepada SK Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL). Panduanya tetap, rekomendasi kelayakan lingkungan itulah yang menjadi dasar atau panduan untuk menjadi kelayakan lingkungan hidup ke depannya.

Hanya saja dalam penyusunan amdal ini, Lanjut Christian, yang harus diperkuat dan menjadi keinginan pengurus Pertalindo seluruh Indonesia yang selama ini diperjuangkan adalah penyetaraan antara penyusun Amdal dan komisi penilai amdal (KPA). Sehingga apa yang disusun bisa bernilai setara. Sementara yang terjadi selama ini KPA “sewenang-wenang” dalam menjalankan fungsinya untuk mencari-cari kesalahan dalam dokumen.

“Padahal harapan kita dalam sidang pembahasan Amdal itu KPA bisa memberikan masukkan untuk kesempurnaan dokumen untuk implementasi lingkungan hidup tetap dijalankan, bukan sewenang-wenang dalam artian tanda kutip,” ucapnya.

Jadi yang perlu dihilangkan, kata dia, sebenarnya bukan KPA-nya, tetapi harus ada lembaganya. Artinya, lembaga yang bersertifikat, itulah nantinya yang diturunkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk siapa yang akan ditunjuk.

“Saya pikir hal itu baik sekali, ini juga menjadi kerinduan kami dari penyusun Amdal. Intinya supaya penyusun dan penilai itu ada kesetaraan,” ucapnya.

Ketua DPP Pertalindo Sultra, Laode Ngkoemani juga mengemukakan hal senada bahwa prinsipnya dari draf rancangan Omnibus Law ini seakan-akan ada momok di dalamnya, tetapi setelah dikaji dan dipelajari ternyata ada penyederhanaan dalam artian bukan menghilang instrumen lingkungan. Sebab, yang terjadi selama ini dalam penyusunan amdal itu terlalu tinggi aspek biaya, waktu yang lama, dan proses yang panjang. 

“Jika dibandingkan dengan rancangan baru ini, soal investasi diinginkan lebih cepat, kepastian, dan termasuk efisien serta efektif dari aspek ekonomi. Jadi dari hasil kajian diskusi ini kami menilai hal ini sangat baik,” ujar Laode Ngkoemani.

Apalagi di satu sisi, Pertalindo yang di dalamya merupakan orang-orang kompeten penyusun Amdal, memang selama ini mengalami hal yang tidak Equel dalam artian tidak kompetensi sebagai syarat administrasi.

Artinya, penyusun amdal itu wajib mengikuti pelatihan, wajib tes kompetensi yang diuji dan dinilai oleh para ahli dengan standar kualifikasi yang tinggi sehingga lulus dengan nilai yang baik.

Menurut Laode Ngkoemani, harus ada lembaga kompetensi penilaian yang bersertifikat, misalnya pernah mengikuti dasar-dasar Amdal, seperti apa amdal yang baik itu karena Amdal itu berbeda dengan kajian ilmiah yang detail.

“Amdal itu bagaimana ‘mengawinkan’ kajian-kajian aspek ilmiah dengan aspek-aspek legal dengan pendekatan ke masyarakat, bagaimana itu lingkungan bisa berkelanjutan. Meskipun tidak ada pembangunan yang tidak merusak, tetapi bagaimana minimal tidak kerusakan itu diminimalisir sedikit mungkin agar nilai-nilai positif yang dikedepankan,” jelas dosen ilmu kebumian itu.

Dalam Amdal harus meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Ujungnya adalah rencana pengelolaan dan rencana pemantaun lingkungan menjadi poin pentingnya.

“Sejauh ini kalau kita liat drafting-nya (penusunannya) dari omnibus law ini sangat baik, artinya kita sepakat dan tetap mengawal-selama itu berpihak pada penyelamatan lingkungan, tapi sejauh ini di draft-nya masih baik dan akan tetap terus kita kawal,” tambahnya.

Diharapkan DPRD mendukung hal tersebut, termasuk peraturan-peraturan turunannya, baik dalam bentuk peraturan daerah sehingga hal itu perlu konsisten karena dalam Perda itu keseragamannya berbeda-beda.

“Syukur dalam draft omnibus law ini ada penekanan segala aturan teknis akan diatur oleh menteri, sehingga improvisasi di daerah tidak akan terjadi. Mudah-mudahan dengan omnibus law ini bisa mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kita sebagai praktisi lingkungan dengan tetap memperhatikan lingkungan agar tetap berkelanjutan karena itu yamg menjadi sisakan harapan buat anak cucu kita,” sambung Laode Ngkoemani.

Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido

Gerakan Penghijauan, Siswa Dicanangkan Jadi Penyelamat Bumi

Kendari-

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dirangkaikan dengan kegiatan launching gerakan One Student One Tree (satu pohon satu siswa), pada Kamis (25/4/2019).

Acara yang dilaksanakan di Kantor Dikbud Sultra itu dihadiri oleh puluhan siswa dari berbagai sekolah di Sultra. Dikbud menggandeng Dinas Kehutanan Sultra serta Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah Indonesia (Pusdaya) untuk turut mensukseskan gerakan penghijauan tersebut.

Ketua Pembina Pusdaya Indonesia, La Ode Ngkoimani mengatakan ide gerakan itu berdasar pada generasi muda yang merupakan masa depan Indonesia. Gerakan itu juga merupakan pendidikan karakter, salah satu karakter yang ingin ditunjukkan adalah karakter menyelamatkan bumi.

“Melalui ini, kita didik generasi kita cara menyelamatkan bumi dengan menanam pohon. Walau hasilnya tidak mereka rasakan sekarang, tapi nanti anak, cucu, hingga cicit mereka bisa memperoleh hasilnya. Mereka akan jadi pahlawan penyelamat bumi,” kata Ngkoimani, ditemui di Aula Dikbud Sultra, Kamis (25/4/2019).

Lokasi yang akan menjadi titik penanaman adalah di daerah-daerah terbuka yang tandus, termasuk daerah yang ditinggalkan tambang. Penanaman secara serentak di seluruh Sultra, akan dilakukan pada 28 Oktober 2019, bertepatan dengan hari sumpah pemuda.

Sementara itu, Kepala Dikbud Sultra Asrun Lio menjelaskan gerakan tersebut merupakan sahutan dari keluhan masyarakat berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Sultra, terkhusus di daerah bekas pertambangan yang membutuhkan reklamasi.

“Jadi keluhan ini kita bawa ke dunia pendidikan. Kita jadikan siswa kita peduli lingkungan dengan gemar menanam,” kata Asrun.

Gerakan penghijauan One Student One Tree berlaku untuk siswa SMA/SMK/SLB. Siswa SMA/SMK di Sultra berjumlah sekitar 127 ribuan. Para siswa nantinya akan menanam pohon di daerah mereka masing-masing.

Terkait jenis pohon, Perwakilan Dinas Kehutanan Sultra, Muh Aziz mengatakan ada beragam disesuaikan dengan lokasi penanaman. Pihak kehutanan akan menyediakan bibit baik itu pohon berkayu, maupun buah sehingga hasilnya nanti bisa dipanen.

Sumber: Penasultra.com

Ide Pemberantasan Korupsi dari Berbagai Aspek

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pusat Pengembangan Sumberdaya Wilayah (Pusdaya) Indonesia menggelar diskusi publik mengkaji ide-ide pemberantasan korupsi dari berbagai aspek. Kegiatan di Kota Kendari pada Rabu (19/12/2018) ini, melibatkan sejumlah peserta dari berbagai latar belakang.

SekjenTransparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, menuturkan untuk mencegah korupsi perlu dipahami beberapa potensi terjadinya hal tersebut. Mulai dari pembuatan regulasi untuk kebijakan publik, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan perdagangan berkaitan dengan impor.

“Menurut kami hal-hal ini merupakan potensi timbulnya korupsi yang nilainya relatif besar,” ujar Dadang.

Elisabet Koesrini dari Indonesian Budgeting Center lebih menekankan pada transparansi anggaran mulai dari perencanaan hingga pengelolaan untuk mencegah kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif.

“Dengan transparansi anggaran, masyarakat bisa mengontrol kebijakan yang diambil oleh pimpinan daerah,” ucap Elisabet.

Ahmad Rustam selaku akademisi juga menilai potensi korupsi dimulai dari proses pencalonan kepala daerah hingga terpilih, utamanya kata dia, para incumbent. Pasalnya mereka masih memiliki akses terhadap APBD dan menggerakkan birokrasi sebagai mesin politik, bahkan menggunakan fasilitas negara.

Peringanti Hari Bumi Pusdaya Indonesia Gelar Lomba Mewarnai

Kendari. 

memperinganti hari bumi, Yayasan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wilayah Indonesia (PUSDAYA INDONESIA) mengadakan lomba mewarnai dan menggambar di connecting area Citraland Kendari, Minggu 22 April 2018. 

Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian anak-anak terhadap kelestarian bumi. Jadi, mencari juara bukan tujuan utama, dengan tema kegiatan “Bumi Lestari Sejahtera Bersama”  ujar Ketua Yayasan PUSDAYA INDONESIA Irfan Ido pada Bumisultra (22/04/2018).  Kegiatan ini di dukung oleh DPP PERTALINDO SULTRA, Pesatren Ummusabri, DPW PISPI SULTRA, Citraland Kendari, Bdan Lingkungan Hidup Kota Kendari dan BLH Kabupaten Konawe Selatan, Raka Travel dan CV. Citra Bumi Semesta. 

Sumber: 

https://bumisultra.com/kendari/read/734-peringanti-hari-bumi-pusdaya-gelar-lomba-mewarnai 

Siaran Pers Koalisi Masyakat Sipil Peduli Covid-19 Sultra

“Tingkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penanggulangan Covid-19, IBC: Minta Pemda Se-Sultra melakukan Refocussing dan Realokasi APBD sebesar Rp1,06 trilyun Untuk Tangkal Covid-19 Secara Transparan”

Wabah virus corona diseases-19 (Covid-19) semakin meluas dan tersebar di 29 provinsi se Indonesia. Per 28 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 1.155 kasus dimana 994 orang dalam perawatan, 59 orang sembuh dan 102 orang meninggal. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salahsatu daerah yang terdampak wabah Covid-19. Per 27 maret 2020, jumlah kasus positif terkonfirmasi 3 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 17 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 2.475 orang (sumber: inilahsultra.com, 27 maret 2020).

Mengantisipasi penyebaran wabah ini, Pemerintah Pusat telah menginstuksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah preventif tanggap darurat Covid-19 dengan membentuk tim gugus tugas daerah dan melakukan realokasi APBD untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Namun dari pantauan IBC, hingga saat ini belum banyak daerah termasuk Pemrov Sultra yang menegaskan berapa anggaran yang disediakan terkait penanganan Covid-19 ini. Minimnya dukungan anggaran menunjukkan betapa kurang seriusnya Pemda di Sultra mengantisipasi dan menangani ganasnya penyebaran virus corona ini yang mengancam keselamatan jiwa dan perekonomian masyarakat Sultra.

Padahal pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang membolehkan Pemda untuk melakukan realokasi belanja daerah dan refocussing program dan kegiatan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19, Keputusan Menteri Keuangan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19, dan Permendagri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 dilingkungan Pemda, terdapat beberapa sumber dana di APBD yang dapat direalokasi/refocusing antara lain: DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, DBH CHT, Dana Insentif Daerah, DAK Fisik Reguler subbidang pelayanan rujukan, DAK Fisik Penugasan  subbidang pengendalian penyakit dan RS rujukan, dan DAK Non Fisik bidang kesehatan pos Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Dari hasil tracking budget yang dilakukan IBC, terdapat potensi anggaran sekitar Rp1,06 triliun dalam APBD Provinsi Sultra dan APBD pada 17 daerah di Sultra yang dapat direalokasi atau refocussing untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 (Anggaran per daerah dapat dilihat di grafik dibawah ini).

Selain sumber dana diatas, Pemda juga dapat mendorong desa-desa untuk melakukan aksi pencegahan Covid-19 dengan membentuk relawan desa lawan Covid-19 dan melakukan perggeseran belanja desa pada sub bidang lainnya untuk penanggulangan bencana/keadaan darurat dan mendesak desa serta kegiatan padat karta tunai desa dan sub bidang lai sesuai Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Antisipasi pencegahan melalui penyediaan sejumlah Alkes dan Alat Pelindung Diri (APD) secara memadai sangat diperlukan dalam kondisi yang tidak menentu saat ini. Apalagi di Sultra hanya terdapat 1 Rumah Sakit Rujukan Covid-19, dimana aksesnya sulit dijangkau bagi masyarakat di sejumlah daerah kepulauan. Beberapa jenis pengadaan Alkes ruang Isolasi COVID-19 yang diperlu tersedia layanan kesehatan dan rumah sakit rujukan, meliputi Mobile X-Ray, Ventilator (transport, statis bagging, compressor), Intubasi set, Syringe Pump, Infusion Pump, dan Suction Pump sesuai Kepmenkes No: HK.01.07/Menkes/215/2020.

Untuk itu Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sultra mendesak Gubernur Sultra dan para Kepala Daerah bersama DPRD untuk:

  1. Melakukan langkah-langkah realokasi/recofusing APBD tahun 2020 untuk menambah anggaran tanggap darurat Covid-19. Hal ini untuk mendukung efektifitas percepatan pencegahan dan penanganan wabah Covid-19.
  2. Mengelola anggaran tanggap darurat Covid-19 secara transparan dan akuntabel.

Jakarta, 29 Maret 2020

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Sultra

(Indonesia Budget Center (IBC), Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah Indonesia (PUSDAYA),

WALHI Sultra)

Kontak Person:

  • Irfan Ido, Direktur Pusdaya Indonesia (081341547866)
  • Saharuddin, Direktur Eksekutif Walhi Sultra (081245818696)
  • Roy Salam, Direktur Eksekutif IBC (081341670121)